Tampilkan postingan dengan label Aceh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aceh. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Januari 2011

OBYEKTIFITAS MEDIA DALAM PILKADASUNG ACEH

 
(dalam Forum Diskusi Pasca Sarjana FISIP Komunikasi UI, 2008)

W.T.Anderson dalam sebuah tulisanya menyebutkan, Media mengambil bahan baku dari pengalaman dan mengemasnya dalam bentuk cerita; ia menceritakan kembali cerita itu kepada kita, dan kita menyebutnya realitas. Dalam konteks masyarakat kita secara umum  masih awam terhadap proses sebuah berita. Maka pertanyaan benarkah media memiliki kekuatan  yang mampu mempersuasi dan mengajak kelompok  masyarakat untuk bertindak? Tindakan macam apa yang dapat dilakukan pembaca sebuah media yang penuh  dengan informasi bias dan terkadang semu? Juga bagaimana media memainkan peran dalam ‘menyejukkan’ masyarakat yang sedang mengalami multikrisis.
Lemahnya pemahaman tentang conten analisis isi media, menyebabkan masyarakat kita menerima secara “mentah” sebuah pemberitaan. Masyarakat Aceh juga mengalami hal serupa. Ketika media tidak mampu mengemas sebuah realitas secara obyektif, dikhawatirkan terjadi konflik berlanjut di Aceh.  Seawam-awamnya masyarakat kita pasti tahu bahwa media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada dibalik informasi yang disampaikan. Dalam perkembangan muthakhirnya minimal  media memiliki tiga kepentingan utama; kepentingan ekonomi (economic interest), kepentingan kekuasaan (power interest).dan kepentingan public. 
Kepentingan public inilah sebenarnya yang mendasar, dan media menjadi ruang public/public sphere yang obyektif. Ironinya public sphere malah sering terabaikan yang diakibatkan oleh kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Kuatnya kepentingan inilah sesungguhnya membuat media tidak obyektif/netral, jujur, adil dan terbuka. Yang pada akhirnya menimbulkan persoalan obyektivitas pengetahuan.Yasraf Amir Pilliang dalam post realitas menyebutkan, kepentingan ekonomi dan kekuasaan akan menentukan apakah informasi yang disampaikan mengandung kebenaran (truth), atau kebenaran palsu (psedo-truth); menyampaikan obyektivitas atau subyektivitas; bersifat netral atau berpihak; merefresentasikan fakta atau memelintir fakta; menggambarkan realitas atau menyimulasi realitas.  Masyarakat umumya berada diantara dua kepentingan utama media, yang menjadikan masyarakat mayoritas diam, tidak memiliki kekuatan/kekuasaan  dalam membangun dan menentukan informasi milik mereka sendiri. Hegemoni dan politik media inilah yang mesti diseimbangkan dengan kepentingan public, yang pada dasarnya pemilik informasi.  Media berkewajiban  untuk menyajikan liputan secara berimbang (cover both side), check and recheck serta balancing reporting. Artinya masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan benar.
Harus diakui bahwa media memiliki kekuatan  mulai dari proses pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar serta lainnya. Dengan demikian sebenarnya media punya potensi untuk jadi peredam, pencerahan atau pun pendorong munculnya konflik.  Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya. Mengaburkan dan mengeleminirnya.  Media bisa merekonstruksi realitas , tapi juga bisa  menghadirkan hiperrealitas atau realitas semu yang dapat membingungkan masyarakat. Sebagai contoh Kaidah media “big name big news, no name no news”, dalam paradigma wacana media, khususnya yang menyangkut calon pejabat atau pejabat  adalah mesin produksi berbagai anti –realitas. 
Ada tiga posisi media dalam memberitakan sebuah realitas atau isu yang dapat mendatangkan konflik dalam masyarakat, yaitu sebagai issue intensifier dimana media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Dengan posisi sebagai intersifier, media mem-blow up realitas yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. Sebagai  conflict diminisher,  yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, bisa kepentingan ideologis atau prakmatis. Selain itu juga media dapat memposisikan diri sebagai conflict resolution, yaitu media menjadi mediator dan fasilitator dengan menampilkan isu  dari berbagai perspektif serta  mengarahkan para pihak pada penyelesaian dan berita yang seimbang. Untuk menjadi media yang obyektif dan dapat menjadi Conflict resolution, media mesti menerapkan pola penyelidikan (investigation) dan pola ini masih belum mampu diterapkan oleh media  kita. Artinya pola investigasi baru sebagai wacana bagi sejumlah wartawan kita dalam meliput berbagai isu atau punca konflik diberbagai pelosok tanah air. Media kita juga sama sekali belum mengenal  provetic journalism sebagaimana diterapkan oleh media Negara maju.  Yang sering terjadi adalah  posisi media sebagai memunculkan isu/konflik dan mempertajamnya sebagai comunity kepentingan. Pencampuradukan perekayaan antara kepalsuan dan realitas ini (simulacra) atau hiper-realitas mengakibatkan konflik tidak akan pernah selesai, tentu  dalam wajah dan bentuk baru. Lihat saja, bagaimana media mempraktekkan jurnalisme omongan/talking journalism,  merupakan kutipan atas pernyataan  seorang pejabat atau calon pejabat serta diikuti oleh counter  dari pakar atas pernyataan tersebut  atau sebaliknya.  Terkadang untuk mengeliminir kebohongan dari sumber resmi, umumnya media kita  mencari suara lain dari kalangan akademisi atau pakar. Celakanya, tak jarang kondisi obyektifnya  bukan hanya tak menguasai data tapi juga tak menguasai persoalan. Maka sekali seorang jurnalis terlibat dalam pekerjaan pembelaan terhadap salah satu pihak/kelompok, maka sesungguhnya ia telah menjalankan aksi propaganda. 
Harus diakui memang, kebanyakan media kita tergolong masih merupakan  industri kecil yang miskin., yang tidak bisa mendanai para wartawanya untuk turun lansung ke lapangan.  Banyak diantara laporan yang diturunkan media kita lebih merupakan kompilasi berita. Keadaan ini ditambah dengan kenyataan selama 33 tahun kita menerima kenenaran palsu. Memang dalam masyarkat yang majemuk  dan Negara – bangsa yang tengah dilanda multikrisis, bisa-bisa masalah structural (vertical) yang menyangkut masalah penghasilan (ekonomi), kedudukan social politik, pendidikan dan lain-lain bisa tiba-tiba meledak dan berkembang menjadi masalah (horizontal) kelompok, sikap perilaku, dan sebagainya. Media dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman masyarfakat termasuk memulihkan keadaan. Jangan malah, menyiramkan bensin dalam kobaran api.  Saya kira salah satu komponen keberhasilan Pilkasung secara demokratis di Aceh juga keterlibatan media secara obyektif, menjaga netralitas dan memfungsikan diri sebagai ruang public dan conflict resolution.

******




Jumat, 05 November 2010

REINTEGRASI DAN SPIRIT JANDA KONFLIK ACEH


Saya tidak sanggup membayangkan, mengapa dunia tempat kita berpijak ini senantiasa dipenuhi oleh hujan air mata, bermandikan darah, penuh dengan nyayian kepedihan, teriakan kesakitan, jeritan minta tolong dan jeritan kematian. Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan secara individu maupun kolektif seolah menjadi tradisi baru, tradisi yang keluar atmosfir ketidakpastian dalam banyak hal di negari ini. Perang dan konflik, yang salah satunya disebabkan oleh rangsangan pemikiran, telah menjadi ruang efektif untuk menghabiskan atau meminimalisir kuantitas dan kualitas manusia. Lihatlah kekerasan yang dipamerkan manusia abad ini, mulai dari sudut Balkan sampai ke wilayah tanduk Afrika, dari negara-negara latin seperti Kolumbia, sampai ke Fasifik seperti Fiji atau daratan Aborijin Australia. Dari Asia Selatan seperti Srilangka hingga ke ke Chechnya di kawasan Kaukasus. Tetangga kita Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina dan dari Aceh, Jakarta  sampai ke Papua. Kekerasan, tidak saja meneror hati nurani, tetapi juga semakin mendorong kita pada batas krusial antara zona kehidupan dan kematian peradaban bangsa.
Kita memang dipaksakan untuk menyaksikan berbagai kekejaman dan ketidakbenaran ini. Ketidakbeneran ini mesti dilawan sekuat tenaga oleh masing-masing generasi. Generasi yang cinta akan perdamaian. Aceh damai, Indonesia damai dan dunia juga damai, mengutip Karl May Dan Damai di Bumi: ”bawalah warta gembira ke seantero dunia, tetapi tanpa mengangkat pedang dan tombak, dan jika engkau bertemu rumah ibadah, jadikanlah ia perlambang damai antarumat”.
 Dan Aceh menjadi salah satunya, yang telah ratusan tahun menjadi ladang subur eksperimen para aktor tangan besi yang haus darah. Berbagai data diperlihatkan bahwa perempuan menjadi komunitas paling dirugikan ketikan perang dan konflik berkecamuk. Wajar ketika dikatakan bahwa wajah kemanusiaa Aceh mengalami keretakan hebat; perempuan kehilangan suami, kemiskinan, anak-anak tanpa orang tua, kekerasan, pembunuhan menjadi bahasa verbal dan non verbal keseharian. Perempuan dan dara-dara rupawan terpaksa melawan dan bahkan mengangkat senjata dalam pasukan atau armada Inong Balee.
 Pasukan yang asal mulanya di bentuk Oleh Srikandi Aceh Laksamana Keumalahayati saat perang dan konflik dengan Portugis pada masa pemerintahan Sultan Alaidin RiayatsyahAl-Mukammil, kalau tidak keliru antara tahun 1589-1604. Keumalahati telah membuktikan ketangguhan perempuan dalam berbagai bidang tak kecuali bidang kemiliteran. Perempuan menjadi pasukan perang sudah biasa terjadi di bumi Aceh dalam mengkonstruksi realitas sejarahnya masing-masing. Mungkin bagi srikandi ini, kemungkinan untuk hidup di dalam rumah dan di luar rumah sama saja. ”Tak ada hormat terhadap jiwa manusia dan tak ada empati untuk menjaga manusia secara manusiawi”, ungkap Sulaiman Tripa suatu ketika di Banda Aceh.
Azhari, sastrawan Aceh yang menerima hadiah Free World Award pada bulan Mei 2005 lalu, menulis: ”Dan saya sebagai si terkutuk dilahirkan dan tumbuh di tanah yang buruk itu, namun saya begitu mencintai Aceh dengan segala alamnya yang elok dan masyarakat yang ramah untuk menyambung hikayat lama dan menyampaikan kepada dunia!”. Bagaimanapun kondisi dan situasi Aceh, yang jelas mereka telah mampu mengukir sejarah dalam mempertahankan identitas kebangsaan dan keagamaannya.
Saya berani mengatakan bahwa, dalam percaturan sejarah Aceh memberikan relatif banyak cerita khas tentang perempuan. Terutama tentang keterlibatan perempuan dalam aktifitas politik praktis dalam pemerintahan dan peperangan dalam mempertahan identitasnya. Aceh telah melahirkan perempuan-perempuan tangguh dan utama. Keberanian dan kesatriaan perempuan Aceh melebihi segala perempuan yang lain dalam mempertahankan kebangsaan dan keagamaan.
Kalau kita baca buku sejarah Aceh, salah satunya buku Wanita utama Nusantara dalam lintasan sejarah tahun 1994, Misalnya menyebutkan Ratu  Pasai Malikah Nur Ilah yang mangkat tahun 1380, tidak saja menjadi raja Pasai tapi juga Kedah diseberang selat Malaka. Sekitar 585 tahun silam hidup seorang ratu penguasa tertinggi kerajaan Pasai, yaitu Ratu Nahrasiyah yang memerintah lebih dari 20 tahun, dengan monumen makam terindah di asia tenggara yang terdapat di Aceh Utara tepatnya Geudong Samudera Pasai sekarang. Kemudian seorang perempuan yang memerintah kerajaan Aceh Darussalam lebih dari 35 tahun Tajul alam Safiatuddin Syah dari tahun 1641-1675 M. Setalah mangkat Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah pada hari Rabu 23 Oktober 1675, bukan kedudukan perempuan sebagai penguasa tertinggi di Kerajaan Aceh berakhir. Masih terdapat tiga perempuan lagi yang menjadi sultanah. Yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688) dan Ratu Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699).
Kalau kita menelusuri sejarah perlawanan Aceh terhadap kolonialisme dan imperialisme yang melibatkan banyak srikandi Aceh dalam bahasa Zengraaff menyebutkan ”Grandes Dames” (wanita-wanita besar) ketika melawan kolonialis Belanda antara tahun 1873-1942. Seperti Cut Nyak Dhien atau Cut Nyak Him yang bergelar Teuku di Bitai, kuburan beliau terdapat di Sumedang Jawa Barat,  Cut Nyak Meutia Aceh Utara, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, Bagaimana Putro Phang mampu menginisiatifkan struktur lembaga perwakilan di Aceh yang mewajibkan penglibatan perempuan dan masih banyak terdapat perempuan-perempuan utama di Aceh yang terkadang tidak tercatat dalam sejarah di negeri ini.   
Perempuan Aceh menjadi fenomenal. Perempuan Aceh dalam masyarakatnya sejak masa kerajaan Aceh Darussalam, dimasa perang, konflik atau damai, hingga sebelum dan sesudah tsunami adalah fenomena unik yang nyaris tak ada padanannya di tempat lain. Dalam sejarah dunia Islam, bahkan sejarah dunia secara umum, hanya di Aceh lah perempuan bisa berperan utama hingga menjadi sultan, legislator, panglima perang, dan admiral disamping terkenal lewat peran tradisionalnya. Dalam sejarah Aceh kontemporer, perempuan menjadi pivot keberlanjutan komunitasnya dalam masa perang dan konflik serta bertahannya komunitas. Dan meraka mampu bertahan sampai saat ini, trend feminisme dan gender mereka kunyah dengan landasan akidah dan agamanya.  Mereka tidak terjebak dalam kapitalisme libidonomi yang membabi buta, seperti yang terlihat saat ini yang melanda hampir seluruh negeri.
Sebagai ilustrasi saja, untuk kita renungi bersama; nilai keperempuanan yang pernah di wujudkan oleh perempuan-perempuan Aceh dari masa kesultanan sampai saat ini. Sudah mulai terkikis oleh ekploitasi libidonomi kapitalisme. Bayangkan  tubuh perempuan akan bernilai ekonomis bila dapat diproduksi dan direproduksi sebagai nilai tukar lewat berbagai bahasa tanda (bodily sign), yang dapat menyertai tawaran sebuah komuniti – mobil, motor, lemari es, makanan, sepatu, baju dll. Semakin seksi dan berani cover girl  dalam sebuah iklan misalnya, maka nilai tukarnyapun tinggi  dalam pasar libido secara ekonomis dengan prinsip capital.
Yang terjadi adalah budaya ketelanjangan, tubuh menjadi obyektifitas ektrem yang meninggalkan batasan moral, batasan social, batasan spiritual. Tidak ada lagi nilai subyektifitas, seperti privasi, rahasia, rasa malu, tabu, risih atau rasa berdosa. Batas-batas antara ruang privat dan ruang public yang selama ini membatasi, kini telah didekonstruksi. Domain privat seperti aurat, kemaluan, organ, tubuh, seks kini dipertontonkan sebagai domain public dan menjadi milik public, jadilah kita sebagai masyarakat cabul – society of the obscene. Richard Harland menyebutnya antisocial yaitu tidak bertanggungjawab secara social.
Celakanya, budaya posmodernisme dekonstruksi mendapat respon yang antusias dari berbagai kalangan dinegeri ini; anak muda (youth culture), dengan seks bebas, pesta seks ABG, seks sekolahan, pelacuran diberbagai sudut kota, narkotika menjadi pelampiasan. Para pengusaha (kapitalis) menggunakan untuk mengikatkan daya tarik komoditi; gadis iklan, foto model, gadis pajangan, prostitusi, gadis pangilan, pantipijat plus-plus.
Media mengunakan untuk meningkatkan daya tarik dan rating. Bahwa sesungguhnya ada berbagai dimensi yang hilang dalam masyarakat kita; dimensi rahasia, rasa malu, tabu, norma, adat, rasa berdosa, dan dimensi spiritual. Digantikan dengan dimensi ketelanjangan, ketidakacuhan, sekularitas, materialistis, individualistis.
Meminjam pendapat Idi Subandi Ibrahim dalam sebuah buku Hegemoni Budaya 1997, bahwa dari berbagai peristiwa  yang kita saksikan  lewat prisma berita global, ternyata dunia  yang kita bayangkan  bukanlah wajah dunia  yang penuh kedamaian  dan tanpa kegelisahan. Tapi, malah kejutan-kejutan yang kita dapatkan.
 Fenomena seksualitas, misalnya dalam budaya media merupakan penanda dari kreativitas dekonstruktif pekerja media untuk membentuk citra sosial. Bahwa seksualitas adalah energi tanpa batas dari media yang menutup rasa kebosanan. Dalam sejarah seksualitas manusia, pentabuan merupakan jalan terbaik untuk membungkam seks. Tapi sebagai komoditas, seksualitas adalah energi yang selalu mengalami transformasi terus-menerus dalam historisitas kemanusiaan.
Pilliang dalam Postrealitas 2004, mengungkapkan bahwa fenomena pornogafi, mistik-klenik dan kekerasan dalam prisma kaca televise kita, semakin meluas. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana berbagai prinsip, konsep, pandangan dunia (world view), makna dan nilai-nilai yang berasal dari filsafat modernisme bahkan postmodernisme memberi bentuk pada media. Sehingga ia melampaui (hyper)- melampaui batas-batas moral, norma, etika, budaya, adat, tabu dan agama.
Penggunaan tubuh perempuan juga tidak bisa terlepas dari kapitalisme-sebagai sebuah ideology ekonomi, kearah apa yang disebut sebagai libidonomi, yaitu system ekonomi yang didalamnya terjadi eksploitasi secara ekstrim segala potensi libido sebagai komunity, dalam rangka mendapatkan keuntungan maksimal (added value). Ideologi libidonomi kapitalisme menjadikan tubuh dan segala potensi libido-nya- sebagai titik sentral dalam produksi dan reproduksi ekonomi serta pembiakan capital. Bahwa ada sebuah efek sinergis yang kuat antara kapitalisme sebagai system ekonomi politik dan postmodernisme  sebagai sebuah system pemikiran budaya menjadi sebuah elemen yang sentral dalam produksi benda-benda komoditi dalam media.
Tubuh perempuan khususnya tidak saja dijadikan komoditi, akan tetapi juga sebagai metakomoditi yaitu komoditi yang digunakan untuk menjual (mengkomunikasikan) komoditi lainnya. Dalam wacana kapitalisme tidak saja dieksploitasi nilai gunanya (use vilue)-pekerja, prostitusi, pelayan; akan tetapi juga nilai tukarnya (exchange vilue) seperti gadis model, gadis peraga, hostess, dan juga nilai tandanya (sign vilue) seperti erotic magazine, erotic art, erotic video, erotic photogafi, erotic film, erotic vcd, majalah porno, video porno, vcd porno, film porno, cyber-porno dan lainnya. Eksploitasi tersebut berlansung mengikuti model-model pembiakan atau pelipatgandaan secara cepat, baik dalam cara, bentuk, varian, teknik, maupun medianya.
Identitas perempuan di negeri ini, mulai runtuh pelan-pelan ketika, yan menjadi figur-figur atau tokoh-tokoh yang dibanggakan adalah tokoh kapitalis; yang dapat merusak nilai-nilai dan tatanan sosial cuktural perempuan. Kembali pada figur perempuan Aceh, ada yang berpendapat bahwa, walaupun peran perempuan Aceh sangat pivotal, tingkat peran, domain dan sasaran peran itu sendiri naik-turun, berbeda dan berubah dari masa ke masa dan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Suatu kali perempuan Aceh bisa terlihat dominan di bidang hukum atau politik, di waktu lainnya, perempuan Aceh lebih menonjol peran sosialnya. Ini menjelaskan bahwa perempuan Aceh sangat menyatu dan berkembang dengan lingkungannya. Perempuan Aceh tidak hidup dalam ruang kosong tanpa dimensi.
Demikian uniknya posisi perempuan dalam masyarakat Aceh sehingga telah menjadi bahan debat yang bersemangat antara feminis-liberal yang keblinger disatu pihak, dan kalangan konservatif-dogmatif dipihak lainnya. Ironisnya, pelaku dan asal ide pada dua ujung paling ekstrem ini biasanya adalah non-lokal. Perempuan Aceh sendiri jalan terus dengan kiprahnya. Perempuan Aceh sepertinya enggan bermain di tingkat isu, tapi terus berjuang pada aras aksi. Jika melakukan advokasi pun seringkali yang dipilih adalah moderasi.
Perempuan Aceh telah mencoba menghilangkan mitos bahwa wilayah politik dan militer hanya milik laki-laki. Mereka telah membuktikan kepada generasi saat ini, bagimana mereka yang pergi meninggalkan ”rumah yang damai“, untuk berperang  dengan mengembara di hutan-hutang yang sunyi, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk sebuah perjuangan yang hasilnya waktu itu tak pernah pasti.
Mereka inilah yang mempertahankan identitas ke Acehan berupa Islam dan meraka telah menjadi motivator, dan spirit perempuan Aceh sampai dengan saat ini. Ya, memang ketika perang berkecamuk dan konflik menjadi hiasan hidup, Aceh selalu melahirkan perempuan-perempuan tangguh.
Semuanya perang dan konflik yang melanda Aceh ber abad-abad lamanya, boleh dikatakan upaya mempertahankan identitas ke Acehan atau kebangsaan dan keagamaan. Sekali lagi, secara periodic akar masalah dari konflik Aceh adalah karena tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah nation state yang dijalankan dengan system politik yang mendominasi, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat. Dapat dimaklumi juga bahwa mengapa ultimatum perang pemerintah Hindia Belanda pada 26 Maret 1873 disambut dengan perlawanan yang gigih oleh seluruh konponen masyarakat Aceh saat itu. Selama berpuluh-puluh tahun mereka sanggup berperang. Tujuannya amat jelas untuk mempertahankan identitas keacehan yaitu Islam.
Munculnya gerakan bersenjata Teungku Daud Beureueh periode 1953-1959, juga ditandai dengan menghilangkan identitas keacehan oleh Soekarno berupa janji penerapan syariat Islam yang tidak ditepati. Bahkan mencabut status propinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Sumatera Utara. Yang kemudian memunculkan protes. Dalam konteks itu pemerintah malah melakukan tindakan militerisasi.
Pemberontakan Hasan Tiro/GAM sejak tahun 1976, tidak semata-mata masalah syariat Islam dalam pengertian ritual belaka tapi menyentuh aspek politik, ekonomi social dan budaya. Dalam pandangan GAM proses aktualisasi identitas keacehan tidak mungkin bias terwujut dalam sebuah Negara yang dari segi ideology dan system pemerintahannya dianggab salah. Identitas Aceh dan daerah lain dari dulunya sudah terbentuk dan masing-masing memiliki definisi dan karakteristik sendiri-sendiri. Hanya mungkin teraktualisasi jika ideology Indonesia bukan pancasila dan system negaranya adalah federasi. Pemberlakuan UU No.5 Thn. 1974 tentang pemerintahan daerah, UU No. 5 Thn. 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU pokok Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan yang dilahirkan Orde Baru adalah bukti kuat adanya politik dominasi/sentralistik. Yang dipraktekan dengan melakukan tekanan  ekonomi terhadap daerah lewat kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Kehadiran industri-industri besar di Aceh, bukan malah terberdayanya masyarakat. Yang terjadi justru memunculkan kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan antara penduduk local dengan pendatang, Bahkan tertutupnya partisipatif politik local yang menyebabkan institusi, aturan, norma dan masyarakat local terpinggirkan termasuk elit-elit lokal.
Munculnya berbagai gerakan protes sipil sejak periode 1989-1999 adalah juga akibat langsung dari system tersebut. Dengan dalih menumpas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pemerintah sejak tahun 1989 menjadikan Aceh  sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)  khususnya untuk tiga daerah utama yang dianggab basis GAM daerah ini juga tempat beroperasinya mesin-mesin ekonomi pemerintah bersama mitranya  yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.  Dalam cacatan investigasi masa DOM inilah berbagai praktek tindak kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) bahkan terjadi pembunuhan besar-besaran (the crime of genocide). dilakukan oleh militer di sepanjang Operasi Jaring Merah I hingga VIII. Akibat praktek pelanggaran HAM ini telah menimbulkan berbagai efek. Efek psikologis misalnya terjadi perubahan kepribadian (tidak ada harga diri, tidak percaya orang lain, merasa tidak berarti dan hilang tujuan hidup). Gangguan kognitif seperti gangguan pikiran, intelegensia, hilangnya konsentrasi, bingung, disorientasi atau kesukaran memori. Efek lain adalah terjadinya perubahan afektif berupa panik, cemas, takut, depresi, iritabbe dan problem kehidupan lainnya.
Bahkan setelah DOM ditarik rupanya tidak hanya tiga wilayah tersebut eskalasi kekerasan meningkat tapi wilayah Aceh selatan, Aceh Barat, Bireun, Aceh besar dan Aceh Tengah. Adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlansung secara terus menerus baik masa DOM maupun pasca DOM inilah yang menjadi akar dari munculnya konflik baru antara gerakan sipil dengan pemerintah pusat dan daerah. Walaupun ketiga bentuk perlawanan rakyat ini memiliki latarbelakang dan akar masalah yang berbeda tapi tetap dalam kerangka identitas keacehan. Identitas disini lebih dipahami dalam konsepsi psikologik yaitu system kehidupan orang Aceh, seperti cara pandang, cara bersikap, cara bertindak, dan cara menjalankan kehidupannya.
Saya melihat identitas keacehan lebih kepada membentuk citra diri; sebagai sitem social, budaya, agama, politik dan ekonomi. Juga bentuk harga diri; lebih kepada cara masyarakat Aceh dalam melihat harkat dan martabatnya. Seperti sebutan masyarakat yang religius, pantang menyerah, kritis, atau berani.
Kita juga mesti melihat,  suatu identitas politik, sosial budaya dan ekonomi sudah lama terbentuk sejak awal abab ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah.  Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk masyarakat ideal maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal type masyarakat agraris.
Apapun alasannya, perang dan konflik yang terjadi di Aceh dalam berbagai masa, senantiasa menyingkirkan hakikat dan martabat kemanusiaan. Rekayasa sosial lewat perang dan konflik telah membunuh karakter kemanusiaan dan manusia itu sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Itulah bahasa kemanusiaan dipertontonkan pada setiap generasi. Thomas Hobbes dan Machiavelli, relevan ketika mengatakan hakikat kehidupan manusia memang perang, walau punya keinginan damai. Eksperimen rekayasa sosial lewat perang dan konflik terus berlangsung di negara ini. Cukup sudah eksperimen rekayasa sosial ini dipraktekan oleh Vladimir Ilyic Lenin dalam Revolusi Oktober 1917 dengan catak biru Marxisme-Leninisme. Mereka tidak memperdulikan hakikat kemanusiaan bahkan tidak menghitung jutaan manusia mati sia-sia; tangan besi terkadang apa yang dilakukan sering tak lebih dari kepentingan dan klaim kebenaran ideologi; kapitalis, komunis, liberalis dan sebagainya, ya.. sekali lagi kepentingan ideologi. Padahal, dalam Al Quran- kitab suci umat Islam. Allah SWT berulangkali menegaskan: Bahwa segala kerusakan bumi, disebabkan oleh tanga-tangan manusia. Manusialah yang memanisfestasikan keraguan Malaikat ketika Tuhan menegaskan akan menciptakan manusia.
Atau lebih jauh, dalam Kitab umat Islam Al Quran surat Al-Ahzab:58 dan An-Nisa’:93 Allah berfirman: “orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata.”  Dan ayat berikutnya Allah mengatakan: ”Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasanya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah itu murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.”
Kekecewaan peradaban kemanusiaan di ungkapkan oleh Kahlil Gibran dalam salah satu bukunya, ”Aku mencari kesunyian, pengasingan dan kesendirian karena aku benci akan istana yang besar dan hebat yang disebut peradaban, karena bangunan dan arsitakturnya yang bagus dan berdiri tegak diatas bukit tengkorak manusia”. Ya, itulah noda hitam dalam sejarah kemanusiaan terus berlalu dengan alasan kemanusiaan pula, tak mudah dihapuskan. Paling tidak, segala kekejaman manusia kepada manusia yang terjadi dalam setiap peradaban, menjadi catatan sejarah kelam. ”Memang dalam Millenium ini, yang paling berbahaya adalah perilaku (destruktif) manusia”, ungkap Dino Patti Djalal dalam suatu diskusi di tahun 1999.
Atau simaklah bait-bait syair dalam lagu Ebit G. Ade; ”bila masih mungkin kita menolehkan batin, atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mungpun masih ada kesempatan buat kita mungumpulkan bekal perjalan abadi. Kita mesti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka, yang terpilih menghadang, tentu ada hikmah, yang  harus petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-nya, hanya atas kehendak-nya kita masih bertemu matahari. Maka yang terbaik hanyalah segeralah bersujud mumpung kita masih diberi waktu”.
Mungkin, makna-makna yang tersimpan dalam syair lagu ini bisa mengetuk ketulusan dan keihklasan hati kita dalam melihat masa depan Aceh yang damai. Aceh yang memiliki identitas dan kekhasan tersendiri.
Kita patut bersyukur perjanjian Damai Pemerintah RI dan GAM (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinky (Finlandia), merupakan momentum mengakhiri kekerasan selamanya dari bumi Iskandar Muda. Semoga ini menjadi akhir dari sebuah sejarah kekerasan (the end of violence history) yang ada dimuka bumi. Akhir dari sebuah sejarah, walau dalam bentuk berbeda bagian dari tesis The end of history Fukuyama. Kalau di Aceh, berakhirnya sebuah sejarah melahirkan kedamaian sebagai pemenangnya. Sedangkan Fukuyama, akhir sebuah sejarah ditandai dengan munculnya kapitalisme sebagai pemenang. Namun satu hal yang pasti, ada impian banyak orang di Aceh yang sudah lama terpendam, bahwa bangun besok pagi tidak ada lagi berita surat kabar tentang kematian yang tak wajar, tak ada lagi ribuan nyawa terkubur sia-sia, tak ada lagi anak-anak sekolah ditengah tembak menembak, tak ada lagi bangkai manusia berceceran di pinggir jalan, tak ada lagi pemerkosaan secara bergilir, tak ada lagi pelecehan dan penghinaan yang menisbikan hakikat kemanusiaan.
Perjanjian dan kesepakatan akan terselamatkan bila melihat keberadaan manusia sebagai  tujuan. Sudah lama Aceh mengiginkan damai. Damai yang itu bukan sekedar selera, tapi kebutuhan. Kalau damai sudah menjadi kebutuhan, maka implementasi dan praktek di lapangan juga sesuai dengan MoU yang sudah disepakati. Maka untuk mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan proses reintegrasi ini, berdasarkan instruksi pemerintah  No. 15 Tahun 2005, maka pada  pada Februari 2006 melalui SK Gubernur No. 330/213/2006 dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang kemudian berubah nama menjadi  Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). BRA mengemban misi antara lain: mengakomodir perencanaan dan pelaksanaan antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik domestik maupun asing untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dalam rangka reintegrasi Aceh, sesuai dengan MoU Helsinki; melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan  dengan reintegrasi Aceh  menuju perdamaian  yang berkelanjutan  di Aceh; mengakomodir dan memantau pelaksanaan pemberdayaan di kabupaten/kota agar realisasi program sejalan  dengan upaya pemenuhan kesepakatan MoU; memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati; dan mengkompilasi dan mendistribusikan laporan atas realisasi program yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga pelaksana kepada institusi terkait. Badan ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Badan Pelaksana (Bapel), Forum bersama (Forbes) dan Badan pengawas. Jelas, misi yang di emban oleh BRA sangat kompleks dan berat.
Dalam sebuah Lokakarya Nasional untuk menyusun Rencana Strategis BRDA tahun 2008-20010, di Jakarta pada 3 Oktober 2008, salah satu isu penting adalah belum tuntasnya penanganan terhadap perempuan korban konflik, Inong Balee dan anak-anak korban konflik. Sebelumnya diskusi terbatas  yang diprakarsai oleh Ma’arif Institut – UNDP September 2007 di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, sempat saya usulkan untuk mendesak semua stakeholders yang terlibat dalam damai Aceh lebih memperhatikan janda korban konflik dan inong balee. Seminar dan dialog di Banda Aceh september lalu, juga sempat dimunculkan wacana untuk dibahas kembali tentang rekomendasi dari Duek Pakat Inong Balee (DPIA I dan II).
Kita tahu, bahwa dalam perang dan konflik Aceh perempuan yang mengalami dampak paling berat. Musibah tsunamipun mayoritas korban meninggal adalah perempuan. World Vision memperkirakan 60% dari korban meninggal adalah perempuan, sementara rasio yang selamat adalah 1:3 antara perempuan dan laki-laki. Penelitian yang dilakukan Flower Aceh juga menunjukkan bahwa 75 % dari pengungsi yang ada di beberapa barak adalah laki-laki.
Dalam sebuah seminar “Perempuan dalam perdamaian Aceh“ Banda Aceh 16 Agustus 2006, Syarifah Rahmatillah salah seorang perempuan Aceh yang aktif memperjuangkan gender mengatakan; “adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan masyarakat jika mereka mengabaikan peran dan suara perempuan dengan menutup kesempatan dan tidak memaksimalkan peran perempuan dalam proses perdamaian di Aceh“.  Tabrani Yunis mengatakan “saat ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak melibatkan perempuan dalam segala proses pembuatan kebijakan. Panggung perpolitikan sebetulnya tidak elok dan ideal ketika hanya laki-laki yang mendominasi. Harus ada perempuan yang berperan penting. Jika kita mau kita dapat melakukannya. Tidak ada demokrasi apabila perempuan tidak sepenuhnya dilibatkan”.
Banyak organisasi perempuan yang berjuang semasa konflik sampai pasca tsunami, sebut saja RPuK (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan), Flower, KKTGA (Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh), Solidaritas Perempuan, MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia), ‘Aisyiah Muhammadyah, Perempuan Islam adalah LSM dan ormas perempuan Aceh yang sangat aktif sejak masa darurat. Sebagian besar aktifis garis depan People Crisis Center (PCC) adalah perempuan, demikian juga dengan Yayasan Matahari. Dua lembaga ini termasuk yang paling aktif dalam misi kemanusiaan pada masa darurat di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Yayasan An-Nisa adalah LSM perempuan yang aktif di Aceh Barat bersama Meulaboh Crisis Center (MCC), yang meski bukan organisasi perempuan tapi sangat sensitif terhadap perspektif gender. Di Aceh Utara terdapat LBH-APIK yang aktif dengan advokasi kasus perempuan dan Yayasan Hati Nurani di Lhoksukon yang aktif dengan kegiatan livelihood untuk perempuan korban konflik. Di Pidie ada PASKA pimpinan Faridah Hariani, pemenang Yap Thian Him Award karena kerjanya mendampingi perempuan korban konflik, yang kini sibuk dengan kegiatan membantu korban tsunami bersama CHSE (Center for Humanitarian and Economic Empowerment) .
Terdapat juga aktifis perempuan yang handal di Forum LSM Aceh, HMI dengan Kohati-nya, serta lembaga-lembaga nasional dan internasional lainnya. Dalam kapasitas yang lebih terbatas, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Studi Perempuan Universitas Syiah Kuala,  IAIN Ar-Raniry  Unimal juga ikut berkiprah lewat mesin birokrasinya.  Perempuan Aceh menjadi staf-staf tangguh di berbagai LSM lokal, nasional maupun internasional. Mereka mengepalai kantor, menangani teknologi informasi, logistik dan pendistribusian bantuan kemanusiaan. Perempuan Aceh bisa memimpin rapat-rapat penting, membuat keputusan-keputusan strategis, mengepalai gudang bahan bantuan, menjadi car dispatcher, sampai menjadi tenaga evakuasi manyat.
Masih ingat “Bukit Janda?, itulah lokasi yang identik dengan Farida, korban konflik dan tokoh perempuan Aceh sampai saat ini masih aktif membantu janda-janda korban konflik. Terus terang saya angkat salud sepuluh jari diatas kepala. Perempuan pemberani yang tak kenal takut dan lelah. Kisahnya pernah dimuat oleh Kompas 21 Agustus 1998. Farida berjuang untuk pemulihan nasib kaum perempuan yang kehilangan suami, diperkosa, serta anak-anak yatim piatu yang kehilangan orangtuanya akibat tindak kekerasan di Aceh pada kurun waktu 1990-1998.
Perempuann tidak selamanya makhluk lemah. Setidaknya telah dibuktikan oleh Farida Ariani. Dari misi sosial-ekonomi untuk pemulihan para janda dan anak-anak korban kekerasan di Bukit Janda ini, Farida pun bergabung dengan Forum Peduli HAM Banda Aceh yang jangkauannya mencakup masalah pelanggaran HAM terhadap orang-orang sipil yang terjadi di Propinsi Aceh. Di Forum Peduli HAM ini Farida menunjukkan keberaniannya melakukan investigasi, konseling, perlindungan dan pendampingan terhadap korban yang dilakukannya sendirian meski ada puluhan relawan mahasiswa-mahasiswi Aceh yang siap membantu. Ia menghabiskan waktu berhari-hari masuk ke desa terpencil. Sifat kewanitaannya dengan segera membuat wanita-wanita desa korban berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk penyiksaan dan pemerkosaan, membuka semua pengalaman buruk yang menimpa mereka.
Farida pula yang membawa ke Jakarta tiga wanita korban kekerasan yang diperkosa dan suaminya dibunuh atau hilang untuk mengadukan kekejaman oknum aparat kepada Ketua DPA, Komnas HAM, Kontras, dan Mabes POM ABRI di Jakarta. Ia tak peduli lagi pada teror lewat telepon setelah mengungkapkan kasus-kasus itu.
Siapa yang tidak terenyuh ketika ketika seorang gadis remaja menceritakan bagaimana oknum pemeriksa menelanjanginya secara paksa dan kemudian memasukkan pisang ke dalam alat vitalnya. "Bukankah itu peristiwa paling keji? Itulah yang dialami oleh puluhan wanita di Aceh,". Berapa jumlah korban tindak kekerasan terhadap wanita di Aceh? Yang terliput baru belasan kasus. Namun saya yakin, jumlah korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan di Aceh, jumlahnya ratusan.  Ya, semoga tidak akan pernah terulang lagi perbuatan biadab di bumi Serambi Mekkah. Seorang Farida dan ratusan Farida-farrida lain akan muncul menyuawarakan kebenaran dan berjuang demi hak asasi manusia.
Ketangguhan perempuan Aceh juga dapat direkam dalam beberapa acara; masih ingat, acara “Duek Pakat Inong Aceh” (DPIA) tahun 2000 lalu. Para aktifis perempuan dari Jakarta sekalipun angkat salut melihat proses-proses pengorganisasian yang dilakukan perempuan Aceh. Debra Yatim, tokoh perempuan dan media nasional, menyatakan tak ada pertemuan sebesar dan se-egaliter yang dilakukan perempuan Aceh yang pernah dihadirinya di tempat lain.
DPIA pertama tahun 2000, meskipun diwarnai usaha memblokir isu referendum yang diusung oleh sejumlah kalangan perempuan Aceh, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah permintaan agar 30% anggota legislatif berasal dari kalangan perempuan. Rekomendasi ini telah menjadi semacam kebijakan nasional di Indonesia dan secara normatif diperjuangkan oleh semua partai politik.
Betul memang kampanye 30% anggota legislatif perempuan belum sepenuhnya berhasil. Hanya PKS, menariknya, partai politik berbasis Islam, yang menuhi janjinya tentang quota ini.  Tapi perempuan Aceh telah sekali lagi membuktikan pentingya Aceh sebagai “modal” bagi perkembangan Indonesia.  Aktifnya peran perempuan dalam ranah politik ditabalkan sekali lagi dari negeri Serambi Mekkah ini.
Menyadari strategisnya peran perempuan Aceh sebagai tulang punggung komunitasnya, UNIFEM, United Nations Development Fund for Women  atau Badan Dana Pembangunaan PBB untuk Perempuan, tak ragu mendukung pra dan pelaksanaan DPIA II 16-19 Juni 2005. Didahului Pertemuan Konsultasi, 3-5 April 2005 yang sepenuhnya didukung UNIFEM, DPIA II telah merumuskan 36 rekomendasi penting dalam 6 bidang penting, mulai dari masalah hukum Islam sampai masalah politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Salah satu rekomendasi terpenting kongres perempuan Aceh tersebut adalah perlu diaktifkannya kembali dan pendirian ulang balai-balai perempuan Aceh (balee ureung inong) di setiap kampung. Balee ini masih dijumpai di sejumlah gampong di Aceh, tapi telah banyak berkurang selama konflik dan hancur di daerah yang tersapu tsunami.
Perempuan Aceh menjadikan balai-balai tersebut tempat untuk mengaji, berdiskusi, berbagi informasi dan saling membantu sebagai bagian dari komunitas kampung. Balee inong adalah pusat kegiatan perempuan yang telah ada bahkan sebelum aktifis gerakan perempuan modern bicara tentang balai PKK, women center  atau  women crisis center. Adalah sangat tepat jika konsep balee inong ini diadopsi kembali sebagai bagian rekonstruksi setiap kampung pasca konflik dan tsunami. Perempuan Aceh dapat menjadikan balai-balai mereka sebagai focal point untuk meningkatkan kontribusi peran dan memastikan hak-hak mereka dalam proses perdamaian yang sedang bergulir dan rekonstruksi Aceh yang akan menentukan wajah Aceh ke depan.
Perempuan Aceh menyuarakan aspirasinya untuk perdamaian dan Aceh yang lebih baik di masa depan tanpa harus khawatir tentang ruangnya. Perempuan Aceh semakin piawai berpolitik di tengah usaha politisasi dan depolitisasi, semakin baik keber-agama-annya justru ditengah himpitan dua kutub pandangan yang bertolak belakang. Pemain isu dan agen-agen kepentingan, masih tetap orang-orang non-lokal, boleh kecewa karena tak pernah mendapat tempat dalam gerakan perempuan Aceh.  Perempuan Aceh terus aktif dengan kerja nyatanya.
Namun sungguh disayang, dalam proses Kesepahaman antara Perintah Republik dan GAM, perempuan tidak dilibatkan secara formal. Hal ini berlanjut dalam implementasi perjanjian damai tersebut. Salah satu pelaksanaan dari kesepahaman tersebut yang juga diamanatkan dalam UU no. 11 tahun 2006, adalah pembentukan Komisi Rekonsiliasi. Pembentukan Komisi ini seharusnya membuka peluang keterlibatan perempuan di dalamnya, tetapi sampai saat ini masih terhambat. Reintegrasi sendiri masih dipahami dalam konteks pemberian kompensasi dana semata, sementara pemberian dana saja tidak cukup untuk memulihkan trauma korban kekerasan. Sampai saat ini, menunjukkan adanya pengabaian tehadap perempuan korban kekerasan dalam konflik sebagaimana yang terdokumensikan oleh KOMNAS Perempuan (2007).
Baik di BRA maupun KPA, tidak ada satu perempuanpun yang dilibatkan dalam tingkatan pengambilan keputusan. Ini merupakan salah satu sebab terjadinya distorsi peran perempuan. Distorsi lainnya adalah kurangnya pengakuan terhadap Inong balee sebagai bagian dari Teuntra Nanggroe Atjeh (TNA), seperti tidak ada nama perempuan inong balee sebagai bagian dari TNA yang menerima kompensasi.
Padahal dalam berbagai publikasi, GAM selalu mengakui bahwa mereka mempunyai pasukan perempuan yang bukan hanya bekerja di garis belakang namun juga ikut berperang bersama laki-laki lain. Ada anggota Inong balee yang selama berada di hutan tidak bisa menjaga higienisasi saat menstruasi menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksinya. Tidak adanya data perempuan kombatan pada 3.000 nama yang terdaftar merupakan tanda bahwa sensitifitas berbagai pihak terhadap perempuan masih minim. Namun perempuan Aceh tidak berhenti karena tidak punya posisi. Perempuan Aceh terus berperan di berbagai bidang tanpa khawatir akan ada tidaknya pengakuan. Seperti nyak-nyak pedagang kecil di berbagai pasar yang tak pernah minta perhatian meskipun harus berjuang sampai di usia tuanya. Perempuan Aceh yang lebih muda terus mengorganisir diri dan berjaringan.
Informasi yang kita dapat bahwa baru awal tahun 2007 pihak KPA mengajukan data tambahan sebanyak 6200 orang lagi, dimana sekitar 30 % adalah untuk Inoeng balee atau setara dengan 1680 orang. Beberapa permasalahan lain dalam kerja BRA adalah tidak adanya data terpilah dan indikator jender. Masyarakat sulit mendapat informasi bagaimana kelompok rentan seperti perempuan, anak, orang tua dan orang cacat dapat menerima manfaat dari proses reintegrasi. Selain itu, pemulihan nama baik dan pemulihan trauma yang merupakan salah satu hal penting bagi anak dan perempuan, masih diabaikan.
Saya ambil contoh seorang perempuan di Aceh Timur, menyampaikan bahwa dengan tidak dianggap sebagai anggota GAM, maka tidak ada akses bagi mereka menceritakan keluhan-keluhan mereka, sementara penyembuhan trauma adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan, begitu juga penyembuhan fisik akibat kekerasan yang mereka alami. Hal lain yang terbaikan adalah pendidikan dan pemulihan ekonomi bagi perempuan. Selama ini, perempuan hanya akan mendapatkan kompensasi atau akan mendapat dukungan dari pemerintah jika mereka kehilangan suaminya atau keluarga lainnya akibat konflik.
Atau kisah memilukan yang dimuat oleh Ceuremen   Senin, 12 Maret 2007 Air Mata Janda di Tumpukan Dana Reintegrasi. Cut Masna, 40 tahun, yang duduk termenung di sebuah kuburan. Matanya tertuju pada batu nisan yang bertuliskan M. Dahan. Sebuah Al-Quran kecil bersampul biru ada di tangannya, tangannya yang lain kerap singgah di pipinya yang sudah basah dengan air mata. Ada seorang anak kecil di sampingnya, Siti, 10 tahun. Tangan mungilya sibuk mencabut rumput-rumput yang tumbuh di sekitar nisan. Baju dan celananya terlihat bersih dan rapi, beda dengan ibunya yang kelihatan lusuh. “Ini kuburan ayah, sekarang kami tinggal sama mama,” ucap Siti terbata-bata. Kuburan yang diziarahi Masna dan anaknya pada awal Maret itu adalah kuburan M. Dahan, ayah Siti. Dahlan meninggal saat konflik dua tahun lalu. ”Suami saya dijemput oleh orang bersenjata selesai shalat magrib, esoknya ditemukan jadi manyat di pinggir sungai, suami saya ditembak,” kata Cut Masna. ”Ini anak saya yang bungsu,” tambah Masna sambil membelai rambut gadis kecil yang duduk disampingnya.
Setelah dua tahun ditinggal suami, Masna harus berjuang keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan dua anaknya yang masih sekolah. ”Anak saya semua enam orang, dua sudah berkeluarga, dua lagi sudah bekerja, penghasilannya hanya cukup untuk mereka masing-masing,” ucapnya dengan isak tertahan. Desa Mangeu Kemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, itulah nama desa tempat tinggal wanita janda itu bersama dua sibuah hati, Mereka tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kayu berdinding papan yang sudah lapuk, dan beratap anyaman daun rumbia yang sudah mulai kelihatan bocoran-boran kecil.
Saban hari ibu enam anak ini harus bekerja keras menanami sayur diladang satu-satunya peninggalan mendiang suami. Selain bekerja diladang sendiri, kadang-kadang dia juga bekerja untuk orang lain dengan imbalan Rp.25ribu per hari, itu pun tidak setiap hari diperolehnya, buat Masna, uang senilai 25 ribu rupiah, cukup untuk makan sehari-hari dan jajan dua anak nya di sekolah.
Ada satu hal yang patut dipertanyakan disini, mengapa Cut Masna harus menghadapi nasib seperti ini? Bukankah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sudah mengucurkan dana ratusan milyar rupiah untuk korban konflik?
Meskipun tanpa didukung oleh dana reintegrasi, semangat hidup Masna sepertinya tidak pernah pudar. Buktinya tiap hari masna tetap beraktifitas untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Berteman dengan cangkul dan bakur sudah menjadi bahagian dari kehidupan Cut Masna setelah ditinggal suaminya.
Kisah serupa juga di muat oleh acehmagazine.com pada Kamis, 12 April 2007, Hampir sama dengan kisah Cut Masna, seoarng janda korban konflik Nurul Latifah (25), warga Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Masih terngiang jelas di kepala ibu seorang anak ini akan kenangan pahit yang dialaminya dua tahun silam. “Konflik telah merenggut kebahagiaan saya, suami saya, dan juga masa depan saya,”. Kenangan pahit dua tahun silam tak akan bisa dimaafkan Nurul, walau pemerintah telah berjanji memberikan kompensasi kepada janda korban konflik, namun bukan itu yang diinginkannya. “Tuntutan saya hanya satu, usut dan tangkap orang yang telah membunuh suami saya,” katanya.
Tidak hanya Nurul, masih banyak janda korban konflik yang bernasib sama bahkan lebih buruk darinya. Uang tidak bisa mengembalikan suami mereka, permintaan maaf tidak akan cukup hanya untuk diucapkan. “Keadilan harus ditegakkan. Janji pemerintah harus dilunasi, jangan hanya janji-janji saja, ini semua agar damai tetap terus bersemi,” pinta Nurul.
Mungkin, di Aceh, terutama di daerah konflik, sepertinya ada kondisi pseudo-neurotik yang menyebabkan mereka terpasung dan tertekan secara psikologis. Mereka  masih merasa tak memiliki siapapun dan apapun yang bisa mengangkat keresahan, harga diri, kepercayaan diri dan keinginannya. Horacio Verbitsky, seorang jurnalis Argentina yang terkenal. “Orang selalu bertanya, “Mengapa membuka luka lama yang sudah sembuh?, “Karena luka yang ditutup sembarangan akan memburuk. Infeksinya akan membahayakan. Jika tidak disembuhkan, luka lama itu akan menganga dengan sendirinya” (Priscillia B. Hayner, Unspeakable Truth).
Maka wajar, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam proses reintegrasi. Kita pahami dulu masyarakatnya secara menyeluruh  yang akan diintegrasikan. Teuku Kemal Fasya dalam sebuah kesempatan menulis; bahwa kritik terhadap masyarakat yang tak berdaya harus melihat kembali seluruh peta kegagapan linguistik atau – mengambil istilah Habermas yang berasal dari Freud: linguisticalization of unconsciousness yang terhadap sejarah perkembangan kognitif masyarakat itu, memilah dan memilih strategi penguatan komunikasi manakah yang akan didahului.
Dalam hal ini benar kritikan A. Elliot dalam Social Theory and Psychoanalysis in Transition (1992) terhadap gagasan Habermas bahwa memang harus dilihat secara jernih konteks teori psikoanalisis terlebih dahulu atas masalah kenaifan masyarakat tak berdaya ini, dan bukan langsung mempersiapkan strategi komunikasi yang tepat untuk mengonsolidasikan kekuatannya. Harus dilihat kembali impian dan imajinasi sosial yang lenyap atau disenyapkan. Permasalahan terletak pada ketidaksadaran dan bukan pada strategi komunikasi. Penguatan ini tentu saja mempertimbangkan faktor budaya dan sejarah lokal sebagai sumbu nyalanya.
Masyarakat yang telah lama tertindas harus dikembalikan harga dirinya dengan membuka eksemplar sejarah dan kebudayaan yang pernah dimilikinya dahulu: bahwa mereka adalah keturunan pejuang yang melawan dengan gigih penjajahan kolonial asing. Mereka harus dikembalikan kesadarannya bahwa yang ditulis Paul van’t Veer tentang “penaklukan paling berdarah dan paling lama” itu bukanlah cerita kosong. Sekaligus mereka harus dijauhi dari  fiksasi subjektif bahwa menuntut hak bukanlah dosa. Dosa ketika membiarkan kebohongan berubah menjadi kebenaran. Dosa adalah melihat kezaliman berlaku seperti kesalehan, diulang-ulang dan dipuja di atas altar, dsb.
Kritik kedua yang perlu mendapat perhatian adalah pada peran negara. Memang seperti melukis di atas air kalau mengharapkan negara langsung memiliki wajah demokratis dan etis dalam memperlakukan masyarakat. Sampai sekarang di Aceh terbaca bahwa derita yang bertumpuk sekarang bukanlah akibat tsunami itu sendiri, tapi setelah itu: proses yang salah dan tidak bermoral dalam menangani bencana dan korbannya. Negara sampai sekarang masih menjadi pemain paling licin agenda liberalisme dan kepentingan global. Salah satu yang memperkuat perannya ke arah itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi regulatornya, termasuk menjalankan peran  surveillance dengan kekuatan militer dan sipil. Dalam tubuh BRA misalnya telah terjadi tolak tarik kepentingan.
 Dalam tubuh BRA terlihat jelas adanya kepentingan Jakarta dalam unsur pelaksana. Katakanlah keterlibatan milisi yang akhirnya membuat kerja BRA tidak lagi kohesif dan sulit. Keluarnya wakil GAM dan LSM dari tubuh BRA membenarkan adanya tolak tarik kepentingan di dalam internal BRA. Padahal, BRA yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Gubernur karena adanya consensus dengan GAM dalam bentuk MoU Helsinki, yang tujuannya untuk memberdayakan mantan kombatan dan korban konflik. Nyatanya,  begitu GAM dan LSM tarik, terjadi kevakuman kerja di BRA. Sementara ada sekitar 40 ribu masyarakat korban konflik dan mantan kombatan sampai sekarang belum mendapatkan apa-apa. Banyak kepentingan militer yang bermain dalam tubuh BRA. Padahal dana BRA itu tak hanya dari RI saja, melainkan dari lembaga asing, yang dikelola untuk membantu korban konflik.
Di sini negara mesti memperhatikan diri sebagai bagian organisme yang mungkin berubah dan bukan hanya menjadi agen kepentingan internasional. Seperti yang dikatakan Pierre Bourdieu (dalam Bonnewitz, 1998) bahwa akibat modernisasi negara tak dipungkiri telah menjelma menjadi kelas bahkan budaya dominan. Eksistensinya sebagai budaya dominan telah mengalami  proses legitimasi yang panjang. Namun, demi kebaikan dan lahirnya habitus demokrasi dari rahimnya, ia harus melupakan kesewenangan-wenangan yang ada pada saat kebudayaan itu dibangun.
Legitimasi negara memang mengarahkan pada lahirnya sistem pengetahuan yang permanen dan cenderung stabil mengatur dan mengevaluasi dirinya. Namun dengan sebuah proses untuk membuka diri dan menyediakan partisipasi yang bebas dan menentukan antarseluruh unit sosial dan kekuasaan yang dimilikinya, negara tentu akan tertolong lebih sehat dan tidak mudah sakit. Masyarakat yang hidup dalam wilayahnya menjadi masyarakat yang kreatif dan berani mengemukakan pendapat untuk mengatasi persoalaannya secara ilmiah dan “rasional”. Harus disadari, makin lama peran negara di era post-modernisme akan makin sulit mendeteksi keinginan, impian, dan hasrat warganya yang makin tak terbatas dan tak terprediksikan. Keran untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan itu adalah jika hadir banyak ruang publik yang mengisi kekosongan dan mengingatkan kealpaan negara akan tindakan-tindakannya.
Saya belum mengetahui formulasi apa yang tepat untuk mengoptimalikan lahirnya ruang-ruang publik termasuk kepada manta combatan dan korban konflik seperti kaum perempuan yang komunikatif sekaligus bermatabat tersebut. Namun perlu diingat bahwa masyarakat punya alat untuk membuat mekanisme koherensinya secara alamiah dan kuat jika ia memang diberi wadah untuk itu. Tawaran-tawaran kepada emansipasi dan partisipasilah yang memungkinkan mereka membuat lingkaran-lingkaran comradeship baru. Bisa saja terjadi pemuaian atau pengerucutan asosiasi-asosiasi sosio-kultural namun itu bukanlah masalah.
Interaksi antar-blok publik akhirnya yang akan menjadi pemenang karena mampu mendesakkan tuntutan yang spesifik dan kuat secara moral. Kekuatan antar-blok merupakan kesempatan kunci pada lahirnya proses demokrasi baru. Beberapa unit sosial di Aceh sedang melakukan proses penguatan ke arah tersedianya landasan budaya dan identitas, difasilitasi oleh mereka sendiri atau kelompok-kelompok masyarakat di luar Aceh dan LSM. Ada tawaran; bersediakah negara, dalam hal ini pemerintah SBY-Kalla, militer, dan budaya patriakhis nasional, atau siappun yang akan menjadi pemimpin dalam pemilu 2009 nanti,  memberi kesempatan lahirnya kekuatan mandiri di Aceh dan mempertahankan damai Aceh terus bersemi? Kalau jawabannya bersedia. Maka proses reintegrasi akan berhasil dan tentu kedamaian yang dicita-citakan akan bersemi selama di Aceh.

Tulisan pernah dimuat di Majalah Srinthil Desantara Institute for Cultural Studies Jakarta

gambar profil oleh SafarManaf

Senin, 04 Oktober 2010

KONSTRUKSI REALITAS MEDIA TERHADAP DARURAT MILITER DI ACEH



Kajian ilmu komunikasi menjadi sangat menarik ketika komunikasi dalam tataran praksisnya menyentuh aspek kemanusiaan. Aspek tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, psikologi dan kebudayaan. Itulah sebabnya, komunikasi tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan dimensi manusia. Dalam proses perkembangan kebudayaan manusia, komunikasi massa menjadi proses dan bidang ilmu komunikasi yang mempunyai tingkat pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia. Komunikasi massa memainkan peranan penting bagi perubahan dan dinamika manusia. Produk dari komunikasi massa salah satunya adalah berita. Berita hasil konstruksi media, yang disusun dalam benak manusia bukan merupakan peristiwa manusia. Berita bukan adalah peristiwa itu sendiri. Berita merupakan usaha rekonstruksi kerangka peristiwa yang terjadi. Berita dalam konteks komunikasi massa, lebih merupakan inti yang disesuaikan dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki makna bagi para pembacanya. Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruk sosial. Berita, tahap tertentu, sangat mempengaruhi manusia dalam menyusun pandangannya tentang dunia. Pandangan terhadap dunia adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia dimaknai dalam frame tersebut. Tanpa adanya frame atau bingkai yang jelas, kejadian, peristiwa dan pengalaman manusia akan terlihat “kacau” dan chaos.

Diakui bahwa berita yang dibuat oleh media massa mengambil bahan baku dari pengalaman dan mengemasnya dalam bentuk cerita; ia menceritakan kembali, kita menyebutnya realitas. Realitas yang ditampilkan tersebut mencerminkan independensi dan obyektifitas media. Ketika media tidak mampu mengemas sebuah realitas secara obyektif, maka dianggab tidak independen. Barangkali independensi media massa bisa dimaknai sebagai sikap untuk tidak mengikutsertakan kecenderungan pribadi wartawan atau pengelola media dalam proses memotret serta mengekspose sebuah pemberitaan. Sikap ini sebenarnya amat pribadi dan pasti hadir pada setiap benak manusia termasuk wartawan atau pengelola media. Netralitas media  diterjemahkan sebagai sebuah kerja yang bebas kepentingan, netral sepenuhnya, obyektif serta melihat peristiwa secara makro. Sejatinya media yang bisa meraih kepercayaan publik adalah mereka yang mendedikasikan kerja profesionalismenya pada kepentingan publik. Itulah yang disebut independensi media. Secara teoritis sistem siaran publik tidaklah bebas, tetapi biasanya terdapat aturan pelindung penjamin adanya independensi kebijakan dan profesionalisme tertentu.

Pada jenjang organisasi media, kebebasan dinilai biasanya dinilai berdasarkan kadar kontrol yang dijalankan oleh para pemilik dan manager terhadap para komunikator, serta kontrol yang kenakan oleh para komunikator itu sendiri terhadap para bawahannya (jurnalis, pengarang, seniman dll) dalam wadah organiasi yang seringkali bersifat birokratis dan hierarkis. Semua masalah utama berkaitan  dengan kebebasan editorial dari para pemilik dan pelaksana kontrol, kebebasan jurnalistik internal, serta kebebasan kreatif. Semuan pandangan menyangkut kebebasan media itu tidak memberi jaminan akan adanya iklim ideal yang tanpa tekanan apa-apa, tetapi dapat membri harapan bahwa media akan mampu melakukan berbagai upaya aktif untuk menciptakan dan memelihara suasana independensi serta menolak kontrol ekternal yang dipaksakan atau konformitas  dengan kelompok  yang mementingkan diri sendiri. Kebebasan dan independensi media harus diarahkan agar dapat memberikan  manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayak media, bukannya sekedar  untuk membebaskan  media dan para pemiliknya dari kewajiban memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. 

Selain faktor internal media yang menentukan obyektifitas media  juga faktor ekternal seerti pengaruh kekuasaan, ekonomi. Media cenderung tidak memanfaatkan kenetralannya  untuk menentang hubungan kekuasaan  yang ada dan mudah rentan untuk berasimilasi dengan pemegang kekuasaan. Media cenderung lebih berfungsi, melindungi atau menonjolkan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik. Dalam kaitan ini Mc.Quil mengemukan tiga hal; pertama, media melindungi atau memperbesar lingkup otonominya dalam kaitanya  dengan sumber akhir kekuasaan politik dan ekonomi  dengan mengembangkan sikap obyektif, terbuka, netral dan menyeimbangkan  sehingga media menciptakan jarak dari kekuasaan tanpa menimbulkan konflik. Kedua, upaya, mengendalikan lingkungan pekerjaan dalam organisasi media dalam kadar tertentu menimbulkan kerutinan, standarisasi dan kehilangan kreatifitas. Ketiga, upaya membatasi atau mengelola tuntutan audiens menimbulkan upaya melepaskan diri dari publik.  Padahal media tidak dapat terlepas dari publik. 

Dedy N Hidayat, 2001 berpendapat, "media massa berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan". Sekali lagi, posisi media sebagai ruang dialog membutuhkan landasan filosofis independen dan landasan praktis netralitas yang perlu dijaganya. Tanpa kemauan baik pengelola media untuk menjaga martabatnya seraya memenuhi kepentingan bisnis saja, bisa diprediksi kualitas demokrasi  akan berjalan secara absurd disamping fungsi media untuk melakukan edukasi sekadar "pemanis bibir" dari pembicaraan publik tentang media. Kemauan baik tersebut bisa diwujudkan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan jurnalis, ketegasan lembaga terkait media dalam menegakkan aturan, disiplin dan kejujuran wartawan terjaga serta betul-betul teguh untuk tidak mengintervensi setiap pemberitaan, dengan memasukkan kecenderungan pribadi secara berlebihan. Memang mengidealkan posisi media yang netral dan independen kadang terasa amat berat bahkan utopis, ketika kepentingan bisnis yang berorientasi profit telah menjadi kekuatan yang sulit dielakkan. 

Namun begitu, bisa dicari jalan kompromistik dengan tetap menjaga isi pemberitaan yang mendekati netral dan independen, namun tetap mampu mengemas ke dalam berita yang bernilai ekonomis tinggi. Mengenai kondisi dilematis sejumlah media di Indonesia yang di satu-sisi kepemilikannya dikuasai oleh para pemegang saham yang dekat dengan lingkar partai politik, sedangkan di sisi lain mereka harus independensi hal ini juga dialami oleh sejumlah media di Amerika Serikat yang mempunyai banyak latar belakang. Sehingga antara independensi dan dependensi hanya dibatasi oleh garis yang sangat tipis. Di satu sisi netralitas menjadi harga mati oleh pengelola media dan wartawannya, namun disisi lain ada dependensi atau mempertahankan kepentingan mereka. Jadi memang memerlukan kearifan dan kecerdasan dalam mengelola media jika berhadapan dengan situasi seperti itu. Dan disitulah seni mengelola media massa secara profesional, media tetap harus netral dan independen.

Dalam perkembangan mutakhirnya minimal  media memiliki tiga kepentingan utama; kepentingan ekonomi (economic interest), kepentingan kekuasaan (power interest)dan kepentingan public. Kepentingan public inilah sebenarnya yang mendasar, dan media menjadi ruang public/public sphere yang obyektif. Ironinya public sphere malah sering terabaikan yang diakibatkan oleh kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Kuatnya kepentingan inilah sesungguhnya membuat media tidak obyektif/netral, jujur, adil dan terbuka. Yang pada akhirnya menimbulkan persoalan obyektivitas pengetahuan dan independensi media. Yasraf Amir Pilliang dalam post realitas 2004, menyebutkan, kepentingan ekonomi dan kekuasaan akan menentukan apakah informasi yang disampaikan mengandung kebenaran (truth), atau kebenaran palsu (psedo-truth); menyampaikan obyektivitas atau subyektivitas; bersifat netral atau berpihak; merefresentasikan fakta atau memelintir fakta; menggambarkan realitas atau menyimulasi realitas.

Masyarakat umumya berada diantara dua kepentingan utama media, yang menjadikan masyarakat mayoritas diam, tidak memiliki kekuatan/kekuasaan  dalam membangun dan menentukan informasi milik mereka sendiri. Hegemoni dan politik media inilah yang mesti diseimbangkan dengan kepentingan publik, yang pada dasarnya pemilik informasi. Media berkewajiban  untuk menyajikan liputan secara berimbang (cover both side), check and recheck serta balanced reporting. Harus diakui bahwa media memiliki kekuatan  mulai dari proses pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar serta lainnya.

Sebenarnya media massa punya potensi untuk jadi peredam, pencerahan atau pun pendorong dan memperdalam munculnya konflik. Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya. Mengaburkan dan mengeleminirnya.  Media bisa merekonstruksi realitas , tapi juga bisa menghadirkan hiperrealitas atau realitas semu yang dapat membingungkan masyarakat. Sebagai contoh kaidah media “big name big news, no name no news”, dalam paradigma wacana media. Karena diakui bahwa media dalam memberitakan sebuah realitas atau isu yang dapat mendatangkan konflik dalam masyarakat, yaitu sebagai issue intensifier dimana media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Dengan posisi sebagai intersifier, media mem-blow up realitas yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. Sebagai  conflict diminisher,  yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik.

Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, bisa kepentingan ideologis atau prakmatis. Selain itu juga media dapat memposisikan diri sebagai conflict resolution, yaitu media menjadi mediator dan fasilitator  dengan menampilkan isu  dari berbagai perspektif serta  mengarahkan para pihak pada penyelesaian dan berita yang seimbang. Yang sering terjadi adalah  posisi media sebagai memunculkan isu/konflik dan mempertajamnya sebagai comunity kepentingan.

Pencampuradukan perekayasaan antara kepalsuan dan realitas ini (simulacra) atau hiper-realitas mengakibatkan konflik tidak akan pernah selesai, tentu  dalam wajah dan bentuk baru. Memang media sulit menposisikan diri secara netral dan independen ketika mereka dihadapkan pada kondisi; kuatnya  tarikan kepentingan ekonomi/bisnis, intervensi politik penguasa. Adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara praktisi media, pemilik modal/pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga untuk menciptakan media yang netral-independen dan obyektif secara normatif tidak mungkin. Adanya situasi liputan didaerah konflik seperti Aceh, Ambon, Papua posisi media sering tidak bisa obyektif/independen pasti ada kekuatan lain yang memaksa media untuk memihak. Demi ‘nasionalisme’ netralitas-independensi dan obyektifitas  dapat diabaikan oleh media.

Mesti diakui juga bahwa konflik Aceh, tanpa media massa, akan hambar rasanya. Ia tidak akan memiliki legitimasi, bahkan hanya menjadi sebuah berita kecil tanpa arti, yang amat terbatas skop pendengarnya. Jangkauan liputan dan penyebaran yang melintas batas negara serta didukung kecanggihan teknologi dengan sumber daya yang profesional sebuah berita mampu menembus berbagai dimensi manusia dan dunia. Media juga mempertajam efek psikologisnya, jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh konflik itu sendiri. Disinilah media massa memainkan peran terbesarnya dalam acceleration sebuah topik menuju kesadaran, kepentingan dan intensitas masyarakat yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Konflik Aceh yang sudah berlangsung lama juga dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Sehingga mendapat atensi dari luar negeri. Peran media dalam konflik Aceh makin terasa eksistensinya. Artinya jauh sebelum perang terjadi di Aceh, perang itu secara simbolik telah hadir ditengah- tengah masyarakat.

Di layar kaca, di koran-koran dan berbagai media lainnya, konstruksi media tentang Aceh didominasi gambaran kekerasan, darah, kematian dan sebagainya. Sehingga dimensi-dimensi riil kehidupan masyarakat Aceh pun luput dari perhatian pemberitaan. Disinilah media kerap dituduh sebagai conflict intensifier. Dengan gaya penyajian yang hiperbolis, memprovokasi pihak yang bertikai untuk segera memulai peperangan. Media juga dituduh mengondisikan publik untuk menerima perang sebagai satu-satunya opsi yang realitas. Namun demikian, banyak aspek yang harus dikaji dari pemberitaan media tentang konflik Aceh. Media bagaimanapun adalah variabel determinan dalam sebuah realitas konflik. Pihak-pihak yang bertikai sangat berambisi untuk menggunakan media sebagai alat propaganda. Di sisi lain, publik sangat tergantung pada eksposure media untuk mengetahui perkembangan realitas konflik tersebut.

Dualisme peran media seperti ini, sering tidak bisa berjalan beriringan atau ada salah satu yang ditinggalkan. Kemudian adanya
kenyataan seperti ini memaksa pihak-pihak yang punya power dan akses ke kekuasaan untuk memanfaatkan media bagi kepentingannya. Sehingga peran media selalu berkutat tentang mencoba memolopori penyelesaian sebuah konflik atau benturan kepentingan dan merangsang pihak-pihak yang memiliki basis permusuhan kultural untuk mengencangkan konflik mereka. Praktis akibat dua peran antagonik ini membuat media menerima tudingan-tudingan dan kritikan.  Disamping peran diatas, ada beberapa peran alternatif yang bisa dimainkan oleh media dalam meliput atas memediasi sebuah konflik. Antara lain,  sebuah media hendaknya tidak memprovokasi peperangan, tetapi membawa angin perdamian perdamaian. Kenyataan empiris dilapangan sangat berbenturan dan cenderung antagonik.

Dalam konflik Aceh, media terjebak dalam alur berfikir pemerintah dan elite penguasa. Media cenderung mengkondisikan publik bahwa opsi militer adalah satu-satunya jalan untuk penyelesaian konflik Aceh saat itu. Yang terjadi kemudian, berita-berita dimedia diwarnai dengan adu kekuatan dari kedua belah pihak untuk menaklukkan lawan-lawan mereka. Tergambar kemudian bahwa perang sudah duluan terjadi di media ketimbang fakta dilapangan. Status Darurat Militer sudah duluan berlangsung saat pemerintah belum memutuskannya. Menjadi saluran alternatif komunikasi yang menyejukkan dari kedua belah pihak, khususnya tentang adanya keinginan dan peluang untuk berdamai. Media bisa menjadi saluran alternatif untuk menyiarkan keinginan dari pihak-pihak yang bertikai apa yang menjadi keinginan mereka. Pihak media kemudian memberitakannya. Berita-berita yang dimuat dimedia harus menjadi sarana penyeru perdamaian.

Berita-berita sebisa mungkin menghindari adanya pesan atau menjadi corong propaganda. Media perlu memposisikan diri sebagai mediator yang memediasi dua kelompok yang saling konfrontatif menjadi kompromis. Berita-berita yang dimuat dimedia tidak provokatif dan memancing kemarahan salah satu pihak bertikai.  Tugas ini agaknya kurang dijalankan oleh media yang bertugas di Aceh khusus ditengah perberlakuan Darurat Militer. Umumnya mereka terjebak pada skenario pemerintah.  Apalagi ada kebijakan khusus dari pemerintah yang meminta supaya media harus memiliki jiwa nasionalis dan patriotik.  Yang terjadi kemudian, berita-berita dimedia lebih didominasi oleh talking news, minim hasil investigasi dan liputan langsung serta hanya cukup mengutip keterangan di media center. Mestinya hasil liputan media bisa menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menggunakan nurani kemanusiaan serta masukan untuk pemerintah agar menilai kembali kebijakan yang dikeluarkan. Otokritik media terhadap pemerintah perlu terus diperbanyak sehingga pemerintah dapat berfikir rasional atas kebijakan yang dikeluarkannya. Persoalan mendasar yang kita temukan pada titik ini adalah sulitnya menemukan kedalaman dan keberagaman isi. Pemberitaan media tentang Aceh begitu didominasi format hardnews atau straightnews.

Sulit menemukan liputan yang komprehensif dan mendalam tentang konflik Aceh. Kompleksitas permasalahan Aceh kurang tergambarkan karena tidak dipotret dengan konsep investigatif atau indept reporting. Disisi lain, media juga begitu tergantung pada pendapat kaum elit intelektual. Setiap konflik politik di negeri ini memang menjadi panggung bagi para  intelektual untuk menjadi komentator politik. Demikian pula pada konflik Aceh, setiap hari begitu banyak pakar atau intelektual dikutip media, tanpa dipertimbangkan benar sejauhmana kompetensi dan signifikansinya. Secara keseluruhan realitas media tentang Aceh juga tereduksi menjadi realitas psikologis kaum elit. Kurang ada penghargaan terhadap suara-suara publik kebanyakan. Media tidak menunjukkan agenda untuk menerapkan public journalism. Padahal public journalism sesungguhnya menjadi jalan masuk untuk melakukan hal yang sangat esensial.

Kekuasaan media massa ternyata cukup besar. Ia mengkonstruksi realitas dalam teks berita berdasarkan pemahaman yang tidak pernah vakum dari kepentingan, keberpihakan, dan nilai-nilai. Khalayak pembaca dan pendengar dengan setia memahaminya tanpa reserve, seolah sebagai realitas yang senyatanya. Mereka digiring ke dalam frame atau bingkai yang dipasang oleh media. Mereka melihat realitas seperti realitas yang dipahami media. Sadar atau tidak, mereka telah terperangkap oleh pola konstruksi media. Agaknya sudah waktunya kita semua menyadari adanya perubahan paradigma pers, terutama berkaitan dengan peranannya di era demokrasi. Ajaran Johan Galtung, yang diteruskan oleh Annabel McGoldryck dan Jake Lynch, ini menengarai bahwa pers tidak semata-mata Independent, melainkan interdependent (saling tergantung). Media tidak lagi hanya berperan sebagai pengamat (observer), tetapi juga peserta (participant) dalam proses perang atau perdamaian, dan media dapat memilih perannya. Pers juga tak lagi hanya sebagai anjing penggonggong (watch dog), tetapi agen yang memungkinkan (enabler).  Namun, para pengelola media senantiasa berkilah bahwa media massa hanya memotret, melaporkan apa adanya, menyampaikan fakta. Padahal, ada begitu banyak fakta, begitu banyak angle atau sudut pandang, maka media pasti memilih. Bahwa media memiliki peran dalam memicu konflik, kekerasan, dan diskriminasi; atau sebaliknya, menjadi embun penyejuk perdamaian, menyuarakan keadilan, mendorong demokrasi, menghapuskan kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan realitas, Poloma, 1984, setidaknya ada tiga teori yang mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu teori fakta sosial, teori definisi sosial, dan teori konstruksi sosial. Teori fakta sosial beranggapan bahwa tindakan dan persepsi manusia ditentukan oleh masyarakat dan lingkungan sosialnya. Norma, struktur, dan institusi sosial menentukan individu manusia dalam arti luas. Segala tindakan, pemikiran, penilaian, dan cara pandang terhadap apa saja (termasuk peritiwa yang dihadapi) tidak lepas dari struktur sosial. Ia adalah penyambung lidah atau corong stuktur sosialnya. Jadi, realitas dipandang sebagai sesuatu yang eksternal, objektif, dan ada. Ia merupakan kenyataan yang dapat diperlakukan secara objektif, karena realtif bersifat tetap dan membentuk kehidupan individu dan masyarakat. Sementara itu, teori definisi sosial beranggapan sebaliknya. Manusialah yang membentuk perilaku masyarakat. Norma, struktur, dan institusi sosial dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Manusia benar-benar otonom. Ia bebas membentuk dan memaknakan realitas, bahkan menciptakannya. Wacana-wacana (discourses) ia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, realitas dipandang sebagai sesuatu yang internal, subjektif, dan nisbi. Ia merupakan kenyataan subjektif yang bergerak mengikuti dinamika makna subjektif individu.

Kedua teori itu dipandang sangat ekstrem dan masing-masing sangatlah kasual. Teori fakta sosial menafikan eksistensi individu yang mempunyai pikiran, rencana, cita-cita, dan kehendak. Ia seolah sebagai kapas yang geraknya tergantung pada angin sosial. Sebaliknya, teori definisi sosial sangat menonjolkan subjek individu, yang menafikan struktur sosial. Padahal, sebagai makhluk sosial, individu sangat membutuhkan perilaku sosial: penghargaan, prestise, dan kedudukan atau jabatan sosial.

Menyadari kelemahan kedua teori itu, muncullah teori konstruksi sosial. Teori yang dikembangkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann ini berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. Dengan demikian, masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia sebagai produk masyarakat, yang keduanya berlangsung secara dialektis: tesis, antitesis, dan sintesis. Kedialektisan ini sekaligus menandakan bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk. Manusia sebagai individu sosial pun tidak pernah stagnan selama ia hidup di tengah masyarakatnya.

Secara teknis, tesis utama Berger dan Luckmann adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Ia bukan realitas tunggal yang statis dan final, melainkan merupakan realitas yang bersifat dinamis dan dialektis. Realitas bersifat plural ditandai dengan adanya relativitas seseorang ketika melihat kenyataan dan pengetahuan. Masyarakat adalah produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyaiu aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia juga produk masyarakat. Seseorang atau individu menjadi pribadi yang beridentitas kalau ia tetap tinggal dan menjadi entitas dari masyarakatnya. Proses dialektis ini, menurut Berger dan Luckmann, mempunyai tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi.

Pandangan konstruksivisme memahami tugas dan fungsi media massa berbeda dengan pandangan positivisme. Dalam pandangan positivisme, media massa dipahami sebagai alat penyaluran pesan. Ia sebagai sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator wartawan, jurnalis) ke khalayak (pendengar, pembaca). Media massa benar-benar sebagai alat yang netral, mempunyai tugas utama penyalur pesan. Tidak ada maksud lain. Kalau media tersebut menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian, memang itulah yang terjadi. Itulah realitas yang sebenarnya. Tidak ditambah, dan tidak dikurangi. Dalam pandangan konstruktivisme, media massa dipahami sebaliknya. Media massa bukan hanya saluran pesan, tetapi ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan ini menolak argumen yang menyatakan bahwa media sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca dan kita dengar dari media bukan hanya menggambarkan relitas, bukan hanya menunjukkan sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrument yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang terkemas dalam pemberitaan. Apa yang kita baca dan kita dengar setiap hari adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

Media juga memilih orang atau tokoh sebagai sumber berita berdasarkan kriterianya sendiri sehingga hasil pemberitaannya pun cenderung sepihak. Dengan demikian, media bukan hanya memilih peritiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga mendefinisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat pemberitaan, media dapat membingkai peristiwa dengan frame tertentu. Peristiwa yang telah terbingkai inilah yang didengar dan dibaca khalayak. Khalayak tidak dapat melihatnya dari bingkainya sendiri. Pandangan konstruktivisme tidaklah demikian. Wartawan dipandang sebagai aktor atau agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta atau peristiwa, tetapi juga ikut terlibat dalam pendefinisian fakta atau peristiwa. Sebagai actor social, wartawan bukan pemulung yang mengambil wakta begitu saja. Karena dalam kenyataannya tidak ada realitas yang bersifat eksternal dan objektif, yang berada di luar diri wartawan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan diproduksi melewati proses konstruksi yang dilakukan wartawan. Lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif wartawanlah, realitas itu muncul. Seperti dikatakan Lichtenberg 1991, realitas hasil konstruksi itu selalu terbentuk melalui konsep dan kategori yang kita buat (dalam hal ini wartawan).

Kita tidak dapat melihat dunia tanpa kategori, tanpa konsep.
Konsekuensi logis dari agen konstruksi realitas adalah etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan merupakan bagian yang integral dan inheren dalam produksi berita. Walaupun pandangan positivisme menghendaki agar hal itu dihindari oleh wartawan, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mungkin dihilangkan. Wartawan bukanlah robot yang bekerja seperti mesin elektronik. Wartawan mempunyai engetahuan, pengalaman, motivasi, keinginan, dan hal-hal lain yang berbau subjetif, yang tidak mungkin bisa dilepaskan ketika berhadapan dengan fakta sosial. Bahkan, lebih radikal lagi, ia mempunyai preferensi dalam proses kerjanya. Ia bukan dengan cara: melihat, menyimpulkan, dan menulis; tetapi lebih sering terjadi: menyimpulkan, lalu melihat fakta apa yang ingin dikumpulkan di lapangan. Dalam pandangan positivisme, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan. Kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Berita dipandang sebagai mirror of reality, karenanya ia harus mencerimankan realitas yang hendak diberitakan. Jadi, berita benar-benar linier dan lepas dari kepentingan tertentu. Tetapi, dalam pandangan konstruktivisme, berita itu ibarat sebuah drama. Ia tidak menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena atau panggung pertarungan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa.

Namun yang penting adalah gaya jurnalisme damai harus lebih dimunculkan ketimbang jurnalisme perang. Memang media massa cenderung menonjolkan wacana dari realitas yang satu, kemudian mengabaikan dan bahkan melupakan realitas yang lainnya. Sesungguhnya, media bisa menjadi samurai pembunuh dan bom pembantai, atau di lain pihak, menjadi embun penyejuk dan menyampaikan pesan perdamaian. Jika media massa di pandang sebagai sarana membuat kekacauan maka koranpun dapat di gunakan sebagai sarana membangun perdamaian. Bila pers hanya mewawancarai GAM dan TNI saat itu, pertikaian di Aceh tidak akan pernah selesai. Ada banyak suara yang perlu didengar: suara rakyat penduduk asli, suara penduduk pendatang, suara para pengusaha dan investor asing, suara para buruh, suara aktivis HAM, semua pihak mesti didengar. Kendala Peace Journalism antara lain adanya mitos bahwa kekerasan laku. Kita dibuat percaya bahwa kita semua suka kekerasan. Padahal belum pernah ada penelitian tentang itu, tentang apa yang konsumen media sukai, apa yang kita harapkan/butuhkan. Bahwa rating mengatakan "violence sells", sesungguhnya itu berdasarkan program kekerasan yang sudah dibuat, sudah dipaksakan untuk ditonton, bukan berdasarkan permintaan kita. Media mendikte, bukan memenuhi kebutuhan. Peace Journalism juga kerap dituduh menyembunyikan fakta. Sekali lagi, wartawan dihadapkan pada banyak fakta. Wartawan bisa memilih: fakta mana yang akan diprioritaskan. Bila wartawan boleh memilih fakta perang, mengapa tidak boleh wartawan memilih fakta damai.

Uraian di atas menyadarkan kita, betapa besar kekuasaan media massa mengkonstruksi realitas. Kita setiap hari disuguhi berita hasil konstruksi media. Berita hasil pemaknaan media atas dunia. Kita mengetahui dunia hanya lewat jendela atau frame yang dipasang media. Padahal, jendela itu muingkin sempit, berjeruji, dan di depannya ada pohon penghalang. Anehnya, dunia yang kita lihat sering kita anggap sebagai dunia yang sebenarnya. Kita sering berdiskusi, berargumentasi, berdebat, bahkan bertengkar berdasarkan pemahaman kita terhadap dunia hasil konstruksi media.

Maka sangat menarik apa yang ditulis oleh saudara Yunidar tentang Darurat Militer di Aceh dengan menggunakan metode analisis framing. Dalam buku ini ingin melihat bagaimana media massa memberitakan operasi darurat militer di Aceh selama enam bulan pertama, adalah contoh konkrit adanya peran dan pengaruh media serta faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam melakukan pemberitaan Aceh. Kenapa Kompas melakukan pemberitaan yang berbeda dengan Republika, sementara peristiwa yang diamati sama, yaitu konflik Aceh. Pertanyaan ini kemudian dapat terjawab dengan metode framing sebagai pisau analisisnya. Kompas dan Republika memiliki pandangan dan Frame yang berbeda dalam melihat masalah dan pelaksanaan Operasi Darurat Militer di Aceh. Melalui skema dan konsep framing yang ada dalam teks beritanya, Ynuidar menyimpulkan bahwa jenis pemberitaan Kompas adalah jurnalisme perang, sementara Republika melakukan jurnalisme damai.



Tulisan pernah dimuat sebagai Pengantar buku  “Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kompas dan Republika Selama Darurat Militer di Aceh, Konstruksi Realitas Media Terhadap Darurat Militer di Aceh”; Yunidar, M.Si; Arr-Rizal Institute; 2008.

Gambar Profil oleh SafarManaf78